Surabaya.NEODEMOKRASI.COM. Target optimalisasi produksi dalam negeri untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2026 dan menjadi lumbung pangan dunia 2024-2033, adalah tujuan dari pembangunan pertanian yang ingin diwujutkan Menteri Pertanian And iAmran Sulaiman. Seperti diketahui, Indonesia pernah mengalami kejayaan pada 2019-2020 dengan tidak mengimport beras dari luar negeri. Untuk mencapai tujuan ini, Mentan menyatakan bahwa pilar lumbung pangan yang harus dipenuhi yakni memaksimalkan potensi lahan, optimalisasi sistem mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), penyiapan bibit unggul maupun irigasi/embung, sarana produksi pertanian dan kelembagaan. Target ini harus didukung dengan kinerja yang baik dan program pertanian berkelanjutan.
Masih menurut Mentan, semua terjadi tidak lepas dari kinerja PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan ) dan petani dalam negeri, PPL membantu petani meningkatkan produksi pangan tahun 2024 sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Kadistan DPKP Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Ir D Rudy Prasetya MMA pada tahun 2023 posisi Jawa Timur masih menjadi produsen terbesar padi nasional selama empat tahun berturut – turut . Berdasarkan angka sementara produksi padi dari Badan Pusat Statistik, produksi padi pada 2023 diperkirakan sebesar 9,59 juta ton GKG, mengalami peningkatan sebanyak 64,91 ribu ton GKG dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 9,52 juta ton GKG.
Ditambahkannya, untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempersiapkan langkah aksi untuk mengamankan dan meningkatkan produksi. Beberapa rencana aksi yang dilakukan diantaranya :
“ Memaksimalkan capaian target Luas Tanam MT Oktober-Maret 2023/2024 secara detail dan memastikan kesiapan saprodi, alsintan, sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), penanganan panen serta pasar, Mengoptimalkan seluruh lahan pertanian di Jawa Timur untuk intensifikasi pertanian, yang disinergikan dengan peningkatan Indeks Pertanaman” jelasnya.
Tidak hanya itu, DPKP Provinsi Jatim juga melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan maupun banjir dan membangun early warning system melalui pemantauan kondisi iklim harian bersumber dari data BMKG. Juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi sumber-sumber air (irigasi, embung, waduk, dam parit, longstorage, dan lain lain) serta saluran-saluran pengairan untuk menyokong proses produksi di sawah.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa tidak cukup itu saja, juga mengambil langkah untuk menerapkan teknologi budidaya secara baik, antara lain pemanfaatan benih unggul bersertifikat, penerapan mekanisasi pertanian, pengendalian OPT secara terpadu, dan laian lain. Serta mengoptimalkan sarana pra panen dan pasca panen untuk percepatan panen – olah tanah – tanam. Dan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
“Untuk mewujutkan tercapainya target swasembada pangan, pelaksanaan di lapangan, peran penyuluh sangat penting untuk melakukan pendampingan-pendampingan dalam penggunaan benih unggul, pemanfaatan pupuk, serta pemberian muatan-muatan teknologi pertanian yang baru, serta mendorong tumbuhnya pertanian inovatif yang berdampak pada peningkatan produksi sehingga bisa menahan tidak terjadinya impor, swasembada pangan berkelanjutan, dan tentunya juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, peran penyuluh pertanian akan lebih diaktifkan tidak hanya menjadi pendamping namun juga sebagai mitra petani di lapangan,” pungkasnya pada Neo Demokras.Senin,( 13/11/2023)
Intinya, target swasembada pangan bisa diwujutkan dengan optimalisasi peran penyuluh pertanian lapangan.(nora)