Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Adhy Karyono menyerahkan SK Mendagri tentang Perpanjangan Masa Jabatan 8 Penjabat (Pj) Bupati serta mengukuhkan 13 penjabat sementara (Pjs) bupati-wali kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/9).
SK perpanjangan diserahkan pada Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, Pj Bupati Bangkalan Arief Moelia Edie, Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno, Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni, Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto, dan Pj Bupati Pamekasan Masrukin.
Sedangkan untuk 13 pjs bupati dan wali kota yang dikukuhkan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tiat Surtiati Suwardi sebagai pjs bupati Ngawi. Kemudian, Kepala Biro Perekonomian Mhd Aftabuddin Rijal Uzzaman sebagai pjs bupati Situbondo. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Imam Hidayat sebagai pjs bupati Jember.
Selanjutnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joko Irianto sebagai pjs bupati Ponorogo, Kepala Bakorwil Wilayah I Madiun R Heru Wahono Santoso sebagai pjs bupati Kediri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dyah Ayu Ermawati sebagai pjs bupati Trenggalek, Asisten Administrasi Umum Akh Jazuli sebagai pjs bupati Mojokerto.
Dilanjutkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Budi Sarwoto sebagai pjs bupati Pacitan, Kepala Bakorwil Wilayah II Bojonegoro Agung Subagyo sebagai pjs bupati Tuban, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muhammad Isa Anshori sebagai pjs bupati Sidoarjo. Kepala Dinas Kehutanan Jumadi sebagai pjs bupati Blitar, Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani sebagai pjs wali kota Surabaya, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Lilik Pudjiastuti sebagai pjs wali kota Pasuruan.
“Dengan diperpanjangnya masa jabatan 8 penjabat bupati, maka ini adalah amanah dan kepercayaan besar untuk kembali mengemban tugas dan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintah di masing-masing wilayah tersebut. Sedangkan bupati-wali kota yang cuti menjelang kampanye dalam rangka kontestasi pilkada, maka harus ada penjabat sementara (pjs),” jelasnya.
Diakhir, Adhy juga menegaskan bagi seluruh pj maupun pjs untuk tetap menjaga netralitas selama kampanye pilkada. “Saya minta untuk memastikan bahwa semua aset, SDM, program dan anggaran, tidak boleh bersentuhan dengan kepentingan pemenangan dari kontestan bupati-wali kota,” pungkasnya.(dan)