Jombang, NEODEMOKRASI.COM – Untuk penanggulangan pandemi Virus Corona (Covid-19), Pemkab Jombang menggelontorkan anggaran hingga puluhan miliar.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab. Pihaknya akan mengucurkan anggaran untuk menanggulangi pandemi ini sebesar Rp 78 miliar. Perubahan anggaran ini lebih banyak dari yang dianggarkan sebelumnya, usai mendapat persetujuan dari DPRD Jombang.
“Setelah ada refocusing anggaran, kita rubah lagi kemudian kita alokasikan dana Rp 78,8 miliar untuk mengatasi wabah Covid-19 di Jombang,” ucapnya pada sejumlah jurnalis usai rapat di gedung DPRD Jombang, Kamis (9/4).
Orang nomor satu di Jombang tersebut menegaskan, jika dana tersebut merupakan pengalihan dana sejumlah proyek yang batal digarap tahun ini. Dana yang dialihkan dari beberapa proyek saja seperti pengadaan gedung kesenian Rp 8 miliar, box culvert Jalan Adityawarman Rp 40 miliar, pembangunan trotoar Jalan Wahid Hasyim Rp 21 miliar, dan RTH Diwek Rp 2 miliar.
Rencananya anggaran tersebut dipakai untuk menanggulangi Covid-19. Termasuk untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi selama masa darurat Covid-19. Seperti pedagang dan masyarakat yang penghasilannya menurun atau tak dapat penghasilan selama masa ditetapkan.
“Sebelum anggaran ini ditetapkan, sejumlah pedagang sudah menerima bantuan, seperti pedagang yang biasa berjualan di Alun-alun Jombang. Bantuan diberikan melalui Baznas. Tapi sama saja, anggarannya juga dari pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Mundjidah, dana yang digelontorkan dari Pemkab Jombang juga akan digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan. “Dana ini juga akan kita belikan alat-alat kesehaan yang dibutuhkan. Yang paling banyak untuk dampak sosial ekonomi seperti pedagang yang tidak bisa berjualan, karena semuanya urgen,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mendukung langkah yang diambil oleh pemkab untuk menanggulangi pandemi virus Covid-19 atau Corona ini. Menurutnya, penambahan anggaran hingga Rp 78 miliar ini dinilai masih sangat rasional oleh wakil rakyat di gedung DPRD Jombang.
“Meski ditambah hingga Rp 100 miliar untuk penanggulangan ini masih sangat rasional,” tutur Ketua Dewan.
Masih menurut politisi PKB ini, ia menegaskan bahwa penanganan Covid-19 ini tidak bisa diprediksi sampai kapan. Untuk itu, anggaran harus benar-benar dipersiapkan. “Justru kita harus menyiapkan anggaran, apabila tidak sampai habis Rp 78 miliar, uang akan kembali ke kas daerah,” tegasnya.
Terlebih lagi, lanjut Mas’ud, anggaran penanganan penanggulan Virus Corona ini tidak hanya untuk memberi perlengkapan alat medis maupun kesehatan. Melainkan juga untuk warga yang terdampak ekonomi.
“Memang ini lebih berat dampak ekonomi masyarakat, bagaimana nasib masyarakat yang terdampak tiga bulan ke depan,” pungkasnya.(dan)