Sidoarjo, NEODEMOKRASI.COM – Para pedagang masih mengeluhkan fasilitas dan penataan pasar tradisional di Sidoarjo. Permasalahan soal pasar itu disampaikan oleh Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Sidoarjo, saat hearing dengan Komisi B DPRD Sidoarjo dan Disperindag, di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (23/6).
Ketua HPP Sidoarjo Nur Hasan Zakaria mengatakan, ada beberapa aspek dari pasar tradisional yang saat ini dikeluhkan pedagang. Pertama dari sisi kelayakan. Hampir seluruh pasar tradisional di Sidoarjo kondisinya kurang bagus. Mulai dari kelengkapan sarana, prasarana, dan kebersihan.
Contohnya Pasar Sukodono yang digadang-gadang sebagai pasar ber-SNI, tetapi dari kelayakan gedung juga masih memprihatinkan. “Selama ini pedagang sudah bayar retribusi, tetapi imbasnya tidak kembali ke pedagang,” keluh Nur Hasan Zakaria.
Selain soal infrastruktur, salah satu pengurus HPP juga mengeluhkan penataan antara pedagang resmi pasar dan PKL juga masih sering jadi polemik. Contohnya di Pasar Porong. Pedagang resmi merasa dirugikan dengan hadirnya PKL yang ada di pelataran pasar.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menyatakan, bakal menggelar hearing lagi membahas sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh HPP Sidoarjo tersebut.
Bambang pun berharap pedagang pasar, PKL hingga paguyuban pedagang semacam HPP itu, bisa bersinergi dengan pemkab dan DPRD Sidoarjo untuk mewujudkan pasar tradisional yang lebih baik sehingga berujung meningkatnya kesejahteraan pedagang.
Terkait penataan pasar tradisional, Bambang menyatakan Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Perda Pasar Tradisional. “Di perda itu ada hak dan kewajiban pedagang dan lain-lain. Kalau semua pedagang taat pada regulasi yang ada, insyaallah semua pasar tradisional di Sidoarjo bisa ber-SNI,” pungkas politisi Partai Gerindra ini. (dan)