Jakarta, NEODEMOKRASI.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan seluruh persiapan dan tahapan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang di Jawa Timur dalam kondisi yang lancar, kondusif, aman, dan nyaman.
Kepastian itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Rapat ini membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di Provinsi Jatim bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Rapat tersebut juga diikuti oleh seluruh penjabat sementara (pjs), pj dan plt bupati-wali kota. Sementara Kota Blitar masih dijabat oleh wali kota Blitar. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Rapat Rifqinizamy Karsayuda (Fraksi Nasdem), Wakil Ketua Zulfikar Arie (Fraksi Golkar) dan Wakil Ketua Bahtra (Fraksi Gerindra).
Pj. Gubernur Adhy mengatakan, secara umum pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Provinsi Jatim berjalan lancar dan kondusif. Seluruh persoalan dapat ditangani dan diantisipasi dengan baik. Karena sepanjang Pemilu 2024, tidak ditemukan konflik yang menonjol untuk berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini, kata Adhy, berkat kerja keras seluruh jajaran forkopimda baik itu di tingkat provinsi, kabupaten-kota dan kecamatan. Semuanya bersama-sama dalam menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing. “Allhamdulillah RDP hari ini berjalan lancar terkait kesiapan dan persiapan pemilukada 2024. Kami sudah memaparkan seluruh tahapan demi terciptanya Pemilukada yang aman, tertib dan kondusif,” ujarnya.
Adhy menambahkan, dalam RDP kali ini banyak ditekankan soal integritas, logistik, dukungan anggaran, hingga netralitas ASN di seluruh daerah. Komisi II DPR RI, lanjutnya, memandang bahwa kondisi Jatim dalam kondisi yang sangat kondusif tidak terlalu mengkhawatirkan.
“Jatim dengan jumlah yang besar dengan kerawanan yang ada menjadi perhatian. Namun dukungan seluruh pihak memberi keyakinan kepada Komisi II DPR bahwa Pemprov Jatim bisa mengatasi seluruh persoalan dengan baik,” tegasnya.
Pj. Gubernur Adhy menggambarkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Jatim terus meningkat. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pilpres tahun 2014 mencapai 70,40 persen, tahun 2019 mencapai 82,53 persen, dan tahun 2024 meningkat mencapai 84,06 persen.
Adhy meyakini kalau harmonisasi itu akan terjaga juga di pilkada serentak 2024 ini. Ia menyebut, Provinsi Jawa Timur menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 29 pemilihan bupati-wakil bupati dan sembilan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Pemprov Jatim, kata Adhy, telah melakukan prediksi kerawanan yang telah dipetakan menjadi beberapa prediksi. Mulai dari masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara serta penghitungan dan rekap suara.
Terkait total alokasi anggaran, Pj. Gubernur Adhy menegaskan bahwa seluruh anggaran telah terdistribusi ke jajaran KPU, Bawaslu, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya dengan total Rp1.086.354.383.000. “Allhamdulillah pencairan anggaran sudah 100 persen yang terbagi dalam dua tahap. Yakni pada pencairan tahun 2023 sebesar Rp 600 juta dan tahun 2024 sebesar Rp. 486.354.383.000,” sebutnya.
Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, rapat kerja ini secara khusus untuk membahas isu-isu pilkada di Jawa Timur. Ia menyebut, isu yang ada saat ini, yakni dukungan anggaran pelaksanaan pilkada hingga netralitas ASN.(dan)