Pasuruan.NEODEMOKRASI.COM. Mengacu aturan hukum, agenda akhir tahun bagi Pemerintahan Provinsi adalah menyusun RAPBD untuk tahun depan atau tahun 2022, melalui agenda kesepakatan penyusunan KUA ( Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS ( Prioritas dan Plavon Anggaran Sementara) antara Gubernur dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD Jatim. Seharusnya menurut jadwal harus dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.
“Pertama saya menyampaikan ucapan selamat HUT Jawa Timur ke 76 dengan berbagai keunggulan dan keberhasilan di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Chofifah. Yang paling membanggakan, Jawa Timur sudah menjadi Provinsi dengan 0 kematian akibat covid 19. Artinya, Pemprov sukses dalam pengendalian covid 19 selama ini dan sudah ion the track. Langkah ini perlu dipertahankan dan semua bersinergi dalam menangani covid tersebut. Juga selamat atas kontingen Jatim yang sukses menduduki runner up di bawah Jabar dalam perolehan medali di Pon XX Papua 2021. Dengan perolehan medali emas 83, Perak 67 dan perunggu 60 , tinggal selangkah lagi bisa menjadi juara umum, semoga berhasil. Dan banyak lagi prestasi yang bisa diraih Jatim yang diberikan oleh Pemerintah Pusat” papar H Muzammil Syafii MS.i membuka perbingcangan.
“ Namun demikian sampai saat ini belum diajukan eksekutif kepada DPRD dan saya yakin pembahasan RAPBD tahun 2022 akan molor dari jadwal yang seharusnya. Biasanya disahkan pada tanggal 10 Nopember tapi saat ini rasanyaa tidak memungkinkan dan dipastikan meleset dari jadwal. Pembahasan RAPBD menurut kebiasaan dilakukan selama 1 bulan. Tapi sampai tanggal 11 hari ini masih juga belum diajukan oleh Gubernur. Saya berharap dalam pembahasan RAPBD tahun 2022 tdk seperti membahas perubahan RPJMD dan P ABD yang hanya dialokasikan 7 hari.” tambah ketua fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jatim ini.
Ditambahkan politisi senior Nasdem ini, molornya pembahasan Perubahan RPJMD ini berimplikasi terhadap jadwal kerja dan aktifitas berikutnya yang ikutan terlambat. karena RPJMD sebagai pedoman penyusunan program program yang disusun oleh Gubernur dan diwujudkan dalam bentuk angka di dalam APBD, Ketika penyusunan ini lambat. Maka menyebabkan mundurnya semua aktivitas yang ada berikutnya.
Untuk itu anggota DPRD Jatim meminta pembahasan RAPBD dialokasikan waktu yang cukup luas sehingga bisa mengkritisi seluruh program yang disusun untuk satu tahun ke depan secara tuntas. Membahas uang puluhan bahkan Ratusan Milyart di satu OPD mustahil bisa dibahas dan selesai dalam 30 menit. Inilah kelemahan kinerja Pemprov dalam menyusun rencana dan juga merealisasikan anggaran yang patut disayangkan.
“Oleh karenanya saya berharap Gubernur segera mengajukan Rancangan KUA PPAS dan segera mengajukan Nota Keuangan APBD tahun 2022 sehingga DPRD leluasa membahas dengan tidak berpedoman harus didok pada tanggal 10 Nopember, sehingga kita bsa membahasnya betul betul rigid dan lebih konphrehensif. Saya tidak tahu apa kendalanya sehingga sampai sekarang belum diajukan padahal provinsi lain sudah banyak memulai pembahasan APBD 2022. “ imbuh caleg Nasdem yang berangkat dari dapil Jatim II meliputi Pasuruan=Probonggo.
Ia juga memberikan catatan khusus terhadap 2 hal yakni, terkait jumlah kemiskinan yang masih tinggi di Jatim dan peningkatan IPM Jatim yang menjadi PR untuk segera dicarikan solusinya. Sampai saat ini, Jaatim masih memiliki banyak kendala dalam menyelesaikan problem penanganan Kemiskinan dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jawa Timur jadi perlu untuk lebih ditingkatkan.. Kemiskinan Jawa Timur masih 11, 09 masih cukup tinggi bila dibandingkan nasional. Dan IPM Jatim masih terendah di Jawa bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Jawa.. Oleh karenanya perlu ada kiat kiat cerdas dan terpadu semua pihak baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten se Jatim karena itu merupakan akumulasi dari kondisi Jawa Timur.
“Perlu ada sinergitas antara Pemprov dan Pemkab/ Pemkot se Jawa Timur dengan mengalokasikan dana yang cukup dan program bersama dalam menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan IPM . Tentu ada beberapa faktor yang akan mendorong terwujutnya berkurangnya kemiskinan dan kenaikan IPM di Jatim. Yakni faktor Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan yang terkena imbas pandemi paling parah . Untuk itu butuh kerja keras dan cerdas untuk menaikkan 3 sektor signifikan ini..” tutupnya.(nora)