Mojokerto, NEODEMOKRASI.COM – Anggota DPRD Golkar Kota Mojokerto membatalkan sejumlah agenda kunjungan kerja (kunker) selama beberapa waktu ke depan. Langkah ini menyusul turunnya dua surat instruksi pengurus pusat Golkar kepada seluruh ketua DPD Golkar kabupaten-kota se-Jawa Timur dan kepada ketua dan anggota fraksi Golkar DPRD Jawa Timur.
Hal ini menyusul tingginya kenaikan pasien Covid 19 di Tanah Air. Pihak DPD Golkar Mojokerto sendiri belum mengetahui sampai kapan penangguhan tersebut diberlakukan.
“Ini sesuai dua surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh ketua DPD Golkar kabupaten-kota se-Jawa Timur dan kepada ketua dan anggota fraksi Golkar DPRD Jawa Timur. Anggota fraksi Golkar jangan kunker dulu,” cetus Ketua DPD Golkar Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo, Rabu (30/6).
Lebih lanjut dikatakannya, surat tersebut berisi antisipasi atas melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur selama seminggu terakhir.
“Adapun surat pertama bernomor 125/B.1/DPD-I/PG/VI/2021 berisi instruksi penghentian sementara aktivitas kepartaian selama 14 hari ke depan. Sedangkan surat kedua yang bernomor 126/B.1/DPD-I/PG/VI/2021 berisi instruksi larangan kunjungan kerja untuk seluruh anggota Fraksi DPRD Golkar Jatim,” terang SBR yang juga wakil ketua DPRD Kota Mojokerto itu.
Masih menurut SBR, penghentian aktivitas sementara ini bisa dialihkan melalui kegiatan yang sifatnya virtual sehingga bisa meminimalisir kontak fisik antaranggota. “Tetapi jika dirasa sangat penting untuk dilakukan pertemuan terbatas setidaknya hanya bisa dihadiri 30 orang,” ujarnya.
Selain menghentikan sementara kegiatan kepartaian, pihaknya juga melarang anggota Fraksi Golkar melakukan kunjungan kerja untuk meminimalisir terpaparnya Covid-19. Termasuk giat kunker pada 30-3 Juli 2021.
Sebagai gantinya anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut memerintahkan anggota Fraksi Golkar untuk mendukung program PPKM dan vaksinasi di seluruh dapil masing-masing.
“Untuk sementara anggota Fraksi Golkar Kota Mojokerto tidak melakukan kunjungan kerja. Kecuali yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Selain itu, harus ikut serta dalam mensukseskan PPKM Mikro dan program vaksinasi,” pungkasnya. (dan)