Neo-Demokrasi
Politik Pemerintahan

Gagas Program Kembali ke Desa, Daerah Harus Gandeng Pemuda Lokal Garap Potensi Objek Wisata

Hj Lilik  Hendarwati dalam  program Pelatihan ecoprint sebagai strategi pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat

Surabaya.NEODEMOKRASI.COM..  Seiring progres positif status level PPKM di 38 kota kabupaten di Jatim, dan Jatim berhasil meraih capaian vaksinasi peringkat 1 nasional.  Aturan pembatasan pergerakan  masyarakatpun sudah mulai longgar. Untuk itu, , sudah waktunya masyarakat mulai berbenah, beraktiftas normal kembali meskipun tetap harus menerapkan prokes dan gerakan 5M plus 3M. Karena sejatinya, pandemi covid-19  belum benar benar usai.  Kuncinya bagaimana bisa tetap produktif  namun hidup berdamai dengan virus covid-19 . Jadi tetap aktif namun terapkan kehati-hatian ekstra agar tidak terpapar.

Imbas pandemi  yang memicu krisis di segala aspek secepatnya harus bisa  segera diperbaiki.  Kembali  fokus kepada program program percepatan pembangunan, utamanya pembangunan  ekonomi di wilayah masing masing. Karena pandemi menyisakan  krisis ekonomi yang  berdampak pada keterpurukan massal masyarakat kita. Atas dasar  inilah Hj Lilik Hendarwati  tak henti hentinya  menghimbau  pentingnya  setiap orang memiliki kemandirian secara ekonomi. Menjadi produktif meskipun dimulai dari usaha kecil dengan penghasilan minim . Bagi politisi perempuan PKS  ini,  proses itu penting, jangan terburu buru dengan usaha yang besar tetapi keropos  karena akarnya yang belum cukup kuat.

“ Capaian  vaksinasi Jatim  yang tertinggi nasional tentu  harus membuat kita banyak bersyukur. Karena ini sangat menggembirakan kita semua. Dan sudah tidak adanya  level 4 dan 3 di Jatm, juga  bebas dari status  daerah dengan capaian vaksinasi terendah. Artinya target herd immunity bisa terealisasi lebih awal dari target yang dipatok pemerintah melalui Menkes.  Untuk itu harus tetap terapkan pola hidup new normal. Tentu kita berharap Jatim yang lebih baik dan capaian di segala aspek yang semakin membaik  ke depannya.  “  ujar  Hj Lilik Hendarwat, anggota Komisi C, DPRD Jatim.

Jebolan FMIPA ITS  ini juga sangat  optimis melihat banyaknya daerah di Jatim yang mulai berinisiatif  membuka akses area objek wisata. Tentu saja gelliat pariwisata ini sedikit banyak akan mampu mendongkrak peningkatan  ekonomi masyarakatnya, ujung ujungnya meningkatan  PAD.  Ini juga peluang strategis bagi para pelaku  industri kecil dan  UKM maupun akses perniagaan  masyarakat yang mengantungkan hidupnya di area objek wisata.

” Kita sudah melewati masa  masa keterpurukan ekonomi 1,5  tahun lamanya akibat pandemi dan kebijakan PPKM. Ini bukan waktu yang singkat, kita kehilangan dan tertinggal banyak hal. Untuk memperbaiki kondisi seperti semula  tentunya butuh effort , support dan spirit  tinggi. Untuk itu,  saya berharap pemerintah utamanya dinas koperasi dan UKM tetap hadir  memberikan pendampingan  baik terkait  pelatihan pelatihan  peningkatan mutu dan kualitas produk  baik rasa, harga, packaging, sampai marketing.  Juga solusi akses permodalan sampai  akses legalitas produk.”  Imbuh ibu 6 anak ini..

Masyarakat umum utamanya penggiat UKM dan UMKM bisa memanfaatkan  bantuan pinjaman Dana Bergulir  untuk Pembiayaan  Usaha Mikro dan Kecil dari BPR atau kredit usaha kecil dari Bank Jatim, sebagai solusi pembiayaan /permodalan.

“  Konsep bagaimana mengembangkan area objek wisata sambil  senantiasa  berinovasi  tiada henti guna meningkatkan produktifitas  produk asli daerah yang menjadi kekayaan lokal daerah. Sehingga, mampu menjaring wisatawan maksimal setiap harinya. Kekhasan ini harus  terus dijaga,  ditumbuh kembangkan secara konsisten,  menjadi produk berdaya saing  terutama untuk produk produk lokal yang dijual di daerah wisata. Baik dalam bentuk  pernik pernik souvenir, ataupun produk makanan khas. Intinya, bagaimana produk berkembang baik dalam  performa maupun variannya. Sehingga pembeli punya banyak alternatif pilihan yang bisa dibeli, inikan juga salah satu strategi marketing yang efektif” jelas politisi perempuan PKS yang berlatar belakang pengusaha ini.

Ia juga meyayangkan potensi  kota wisata  Magetan yang didukung SDM  mumpuni namun sejauh ini belum tergarap maksimal, sehingga tidak mampu mendongkrak PAD. Idealnya, Magetan harus mampu  merombak  menjadi kota destinasi wisata melebihi kota Batu, Malang, Jatim.  Tentu peran Bumdes harus mampu difungsikan untuk menopang kreatifitas desa dalam pengembangan objek pariwisatanya. Karena di Jatim ada beberapa wilayah  yang potensial bisa dijadikan area wisata namun  tidak dikembangkan secara maksimal.

“ Nah bagaimana para kepala daerah  dan seluruh forkopinda  masing masing daerah bisa  saling bekerja sama memperioritaskan terwujutnya pembangunan area objek wisata di daerah masing masing,  juga  pengembangan  produk lokalnya untuk menunjang keberadaaan area objek wisata tersebut. Bagaiman inovasi daerah itu nantinya bisa menciptakan iklim wisata sendiri, yang unik, etnis dan beda dengan area wisata daerah lain”

Terkait pengelolaan dan pengembangan objek wisata, Ia menyarakan sudah waktunya daerah melirik potensi SDM lokal, yakni para pemuda daerah untuk dilibatkan dalam program pengembangan daerah masing masing.  Misalnya dengan menyerahkan sistem pengelolaan salah satu area wisata  kepada  karang taruna.  Atau daerah menawarkan  program kembali ke desa dengan kompensasi  peluang pekerjaan sesuai skill,. Untuk sarjana pertanian misalnya,  bisa menjadi petani di desa, sekaligus pemgelola tempat wisata, dan penghasilkan  produk lokal.  Artinya petani millenial yang  mampu menyelaraskan dengan  tehnologi  digital yang kiprahnya mampu menghasilkan  produk hasil budi daya tanaman unggulan. Dengan terobosan ini  wanita berjilbab ini yakin  karena sudah terfasilitasi di daerah sendiri, mereka tidak akan tergiur  untuk bermigrasi mencari pekerjaan di kota.

Pemuda karang tanuna tidak sekedar direkrut, tapi juga  ada proses up-grading skill dengan dibekali   pelatihan digitalisasi. Bagamana ia mampu mengaplikasikan  sistem marketing digital untuk  wisata desanya sekaligus  memviralkan produk andalan asli daerah . Ketiadaan lahan bisa disiasati dengan sistim pinjam  pakai aset aset provinsi  dengan sistem bagi hasil misalnya. Strategi ini  mampu memberikan manfaat ganda, selain menyediakan lapangan kerja bagi anak daerah juga  mendongkrak PAD.

Daerah harus punya tanggung jawab moral untuk mengfasilitasi putra daerah dengan pekerjaan dan  pendapatan layak.  Dengan strategi melibatkan putra daerah dalam setiap proses pengembangan desa/daerah, akan menurunkan angka pengangguran daerah. Problem permodalan bisa  dari bank daerah atau kerjasama dengan swasta lokal.

“Kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja baru di desa/daerah. Gak usah susah payah  jauh  jauh bermigrasi ke kota dan hanya menambah semakin  besarnya beban kota karena tingkat populasinya yang terus bertambah tiap tahunnya.  Terutama, fresh graduated harus bisa merubah mindset, bagaimana jadi bos.  Jangan menunggu lowongan tapi bagaimana bisa membuka lowongan, menciptakan lapangan kerja bagi yang lain. Bagaimana  daerah punya program stimulan  untuk langsung menampung dan mengfasilitasi lulusan lulusan baru dengan program padat karya dll Agar sarjana sarjana  lulusan kota itu langsung balik ke desa dan mengabdikan seluruh potensinya juga  mengaplikasikan ilmunya   untuk membangun desa. Tidak usah menunggu jadi  pegawai. Pola pola pengembangan potensi SDM daerah seperti ini yang akan menekan munculnya pengangguran pengangguran  terbuka yang terus bertambah setiap usai wisuda.” pungkas  perempuan yang sehari harinya disibukkan dengan memberikan pelatihan  UKM dan up grading skill pelaku UKM. Salah satunya, pelatihan ecoprint  untuk produk produk  basic andalan, seperti sovenir  unggulan khas Surabaya  plus  pembuatan NIBnya sekalian.(nora)

 

 

Related posts

PAD Banyuwangi dan Pendapatan Pemprov Jatim Disoal

Rizki

Gus Fawait Terima Rekom 3 Partai Besar Sekaligus

neodemokrasi

Bentuk Tenaga Paralegal Advokasi di Tiap Kecamatan

neodemokrasi