Surabaya.NEODEMOKRASI.COM. Mengacu Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021, Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi, sementara UMK terendah kabupaten Sampang. Kontradiktif sekali mengingat letak Pulau Madura hanya selemparan batu dari Pulau Jawa, terutama Surabaya. Namun gap perekonomian keduanya sangat mencolok. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pembangunan Madura relatif lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim. BPS (2020) merilis bahwa kemiskinan di 4 kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep masih cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur..
Padahal konsep awal dibukanya akses Jembatan Suramadu pada 2009 lalu, diharapkan mampu mewujutkan program industrialisasi dan menstimulasi investor menanamkan investasinya di empat wilayah itu. Sehingga terwujut upaya meningkatkan pembangunan, dan meningkatkan kesejahtrean masyarakat madura secara ekonomi, Nyatanya, satu dekade sejak dibukanya Jembatan Suramadu, belum tampak kemajuan signifikan.
Mengacu Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BPWS) untuk menjadikan wilayah suramadu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ke depannya Madura diproyeksikan menjadi salah satu penyangga industri wilayah jawa timur. Sedangkan dalam sektor pariwisata Madura akan menjadi destinasi wisata internasional menyerupai Pulau dewata (Bali). Nyatanya rencana ini masih jauh dari fakta dan kondisi riel di lapangan.
4 Kabupaten di Madura sudah saatnya membutuhkan perhatian serius terkait problematika komplek yang dihadapi di wilayah itu. Selain, perkembangan pembangunan yang rendah. Ada seabrek PR yang menjadi beban berat wakil rakyat yang diberangkatkan dari wilayah itu. Simak saja, mengacu data BPS tahun 2020, IPM terendah Jatim terdapat di Sampang yaitu 62,71 dan Pamekasan, 66,263. Demikian juga UMR terendah tahun 2021 di Jatim terdapat di kabupaten Pamekasan dan kabupaten Sampang senilai: Rp 1.913.321,73. Sementara Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep, Rp 1.954.705,75.
Pencapaian PAD terendah Jatim juga di Sampang dan Pamekasan. Demikian halnya, ketika pemerintah melakukan serangkaian program percepatan vaksinasi ke seluruh daerah, 4 kabupaten di Madura juga mencatat pencapaian paling rendah sejatim. Pendeknya, Madura memecehkan rekor pencapaian paling buncit dalam banyak hal.
Sebagai daerah dengan pencapaian terendam dalam banyak aspek tentu membutuhkan effort lebih agar bisa selaras dengan kota/kabupaten lainnya yang ada di Jatim. Tragisnya,meskipun sesuai data BPS, UMR 4 kabupaten di wilayah Madura terendah di Jatim.Namun, fakta yang ditemukan di lapangan yang sesungguhnya justru jauh lebih rendah lagi.
“ UMK Bangkalan 1,9, tapi fakta d lapangan banyak yang bekerja dan hanya mendapat upah jauh di bawah itu. Misalkan di pusat pertokoan hanya dibayar 1 juta perbulan, atau bahkan kurang dari itu. Dan ketika saya tanya, mereka in diam karena takut dipecat mengingat mencari pekerjaan di Madura juga sangat susah. Ini juga yang membuat mereka pilih diam. Tidak adanya saluran untuk menyuarakan problem ini, juga tidak adanya organisasi pekerja seperti SPSI di Madura yang bisa mengkoordinasikan problem buruh, sehingga pekerja tak berdaya, sementara pengusahapun merasa nyaman nyaman saja.” kata Mathur Husyairi, Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Partai Bulan Bintang.
Hasilnya upah rendah ini yang memicu tingkat esejahteraan mayoritas masyaraat Madura tidak kunjung membaik. Ditambah sikap pemerintah yang melakukan pembiaran dengan tidak berupaya melakukan intervensi kebijakan menaikkan besaran UMK .
“ Selama ini pemerintah kan tiap tahun menaikkan besaran UMR karena tuntutan buruh yang tiap tahun menggelar demo menuntut kenaikan UMR. Tapi apakah pemerintah dalam menetapkan besaran UMR ini sudah melakuan kajian komprehensif, di masing masing kota kabupaten terlebih dahulu sehingga besarannya sesuai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan perbulannya?.” tanya politisi Partai Bulan Bintang ini.
Atas dasar inilah pihaknya berencana untuk menggandeng lembaga lembaga independen dan profesioanl untuk melakukan kajian komprehensif. Tujuannya, menemukan data paling valid yang merepresentasikan berapa besaran kebutuhan riel masyarkat Madura menyesuaikan dengan wilayah masing masing yang akan dijadikan dasar pengajuan perubahan besaran UMR/UMP/UMK ideal di wialayah kabupaten yang ada di Madura. Kebetulan niatan ini juga diamini beberapa rekan yang punya konsen sama untuk melakukan penelitian terkait strategi megungkap fakta apa betul upah pekerja di sektor sektor swasta berbasis kebutuhan pekerja. Jangan jangan tuntutan para ekerja ini selama ini idak didengar atau tidak menemukan saluran untuk menyampaikan itu.
“Ironisnya, ada swalayan yang memberlakukan PHK setiap 3 bulan. Tak perduli apakah pekerja itu bekerja cukup baik atau tidak, usai masa kerja 3 bulan langsung diberhentikan/memecat. Sebagai upaya agar ia tidak menaikkan upah pekerja. Ini kan sangat tidak manusiawi. Untuk itu, semoga upaya yang akan kami lakukan bersama sama kan bisa menjadi solusi terbaik” harapnya menutup perbincangan.(nora)