Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Penyaluran Bansos saat ini yang bertepatan dengan ajang kampanye paslon Pilkada, rentan dimanfaatkan para paslon sebagai ajang untuk bisa menggaet simpati dan dukungan suara terbanyak. Bansos dinilai moment tepat yang dkhawatirkan digunakan untuk pemenangan seorang paslon.
Karena bansos berassal dari uang negara , ini sangat kontradiktif dan sangat tidak boleh untuk dilakukan. Makanya politisis Nasdem, Dr H Achmad Iwan Zunaih secara pribadi sangat mendukung apabila memang regulasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini i sudah benar, j
Menjadi dilematis apabila penyaluran bansos yang seharusnya dicairkan sebelum pilkada ternyata diundur.sementara kebutuhan masyarakat miskin tidak bisa ditunda. Penundaan pembagian bansos ini tentunya akan menjadi beban penerima yang mayoritas orang miskin.
” Yang penting Bansos itu harus diberikan sesuai timingnya t karena sangat dibutuhkan oleh penerima bansos “ujarnya.
Intinya penundaan penyaliran bansos itu tidak akan menimbulkan mudhorot bagi penerima. Tinggal bagaiaman mengatur jadwal pembagian agar bisa meminimalisir kemudhorotan.
Ia juga menambahkan, bahwa terkait masalah bansos, tadi itu kalau pemerintah itu merekomendasikan agar bansos itu tidak didistribusikan sebelum pilkada,, pihaknya sangat mendukung .
“Satu sisi saya setuju terkait masalah itu. Jadi itu biar tidak digunakan sebagai istilahnya bahan kampanye salah satu paslon yang berlaga pada pilkada ini. Tapi bila ini akan berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan orang miskin ya. Juga juga dipikirkan kembali, Solusinya itu adalah ya enggak apa-apa aturan itu berlaku enggak apa-apa dalam rangka untuk antisipasi untuk penguatan demokrasi kita .” jleas pria yang juga menjabat Rektor INSUD Lamongan ini.
Tapi nomor dua juga kita harus punya solusi terkait masalah kebutuhan masyarakat miskin itu yang seharusnya mendapatkan bantuan bansos tapi harus ditunda karena ada aturan itu ya. Ya mungkin kalau memang terpaksa sekali, terpaksa sekali apa namanya harus didistribusikan. Distribusikan sebelum pilkada, maka
“Soal pendistribusiannya itu aja yang ditata, diatur. Ya pokoknya diawasi, didampingi supaya jangan sampai pendistribusian tersebut itu dimanfaatkan sebagai momen politik untuk pilkada ini.” tambahnya.
Pihaknya juga menambahkab jika di satu sisi setuju karena meminimalisir resiko adanya kemudorotan. Dan tetap memikirkan unsur kemasalahatan. Serta mengurangi kemadorotan itu saya setuju dengan aturan itu.
“Tetapi kalau memang terpaksa pada sebuah daerah ditemukan ibaratnya harus dilakukan distribusi bansos itu secepat mungkin karena memang kondisi masyarakat kita itu sangat-sangat membutuhkan ya tentunya pendistribusiannya tersebut itu ditata sebaik mungkin supaya tidak menjadi ajang kampanye politik bagi salah satu paslon.” tutupnya mengakhiri perbincangan. ( nora)
Ya nggak tahu caranya bagaimana, apakah didampingi oleh APH maupun itu didistribusikan melalui apa, melalui apa, ya monggo saja. Yang penting pokoknya itu ada pendampingan. Intinya jangan sampai pokoknya bansos kalau memang terpaksa harus dicairkan sebelum pilkada, maka jangan sampai itu menjadi satu bahan kampanye oleh salah satu paslon.