Mojokerto, NEODEMOKRASI.COM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, memberi penghargaan kepada bupati Mojokerto selaku Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021. Hal ini sebagai salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar pekerja.
Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Selasa (6/4) malam di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Acara penghargaan K3 juga digabung dalam rangkaian dua agenda penting. Yakni Workshop dan Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak, serta Penghargaan dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020.
Keberhasilan Program K-3 di Kabupaten Mojokerto sendiri, terbukti pula dari banyaknya perusahaan yang memperoleh penghargaan. Seperti penghargaan Zero Accident atau Kecelakaan Nihil sebanyak 12 perusahaan, penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) kepada 10 perusahaan, serta penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV/AIDS) kepada 3 perusahaan.
“Malam ini Ibu Gubernur memberi 536 penghargaan. Antara lain Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada 10 orang kepala daerah, 337 perusahaan Zero Accident, 153 perusahaan dengan SMK3, dan 36 perusahaan dengan P2HIV/AIDS,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo dalam laporan sambutan.
Penghargaan ini merupakan upaya Pemprov Jatim untuk mengapresiasi keberhasilan K3 di sektor usaha. Serta, upaya mendorong pelaksanaan K3 secara kontinyu dan berkesinambungan melalui penguatan SDM unggul dan berbudaya K3.
Selanjutnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada arahannya menguraikan apresiasi kepada para penerima penghargaan baik K3, SMK3, P2HIV/AIDS maupun Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56.
“Nikah dini dengan dispensasi terendah adalah Kabupaten Sampang. Artinya ada proses edukasi yang luar biasa. Ketahanan keluarga sangat penting. Ketahanan keluarga tertinggi saat ini diraih Kabupaten Pasuruan. Dari keluarga yang berketahanan, fungsi keluarga akan berjalan baik,” kata gubernur.
Pada pelaku dunia usaha, Khofifah ucapkan terima kasih dan atas komitmen dan dedikasi di tempat masing-masing. Mendekati Ramadhan dan Idul Fitri di masa pandemi, dia tidak ingin ada lay off atau PHK.
“Saya mohon bupati walikota membantu komunikasi dengan sektor-sektor yang membuat terjadinya PHK. Dalam rangka HKN ke-56, saya mengingatkan bahwa ada PHBS yang harus dijaga. Untuk yang mendapat penghargaan HKN di bidang sanitasi seperti Pacitan, Lamongan dan Jombang, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap sanitasi berbasis rumah tangga, dapat terlaksana secara mandiri,” jelas gubernur.
Dalam kondisi apapun, K3 memang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Baik standar nasional maupun internasional. Secara spesifik, maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk lebih membudayakan K3 pada perusahaan di Jawa Timur, sehingga tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan produktif.
Bagi bupati atau walikota yang menerima penghargaan sebagai Pembina K3, merupakan upaya pembudayaan K3 perusahaan di wilayahnya. Serta usaha untuk meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh pimpinan perusahaan di Jawa Timur. Ini juga untuk meningkatkan budaya K3 guna mendorong produktifitas dan daya saing di pasar internasional.(dan)