Sidoarjo, NEODEMOKRASI.COM – Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan salah satu lembaga atau institusi saja. Tapi harus melibatkan banyak lembaga terkait. Hal inilah yang dibahas dalam pengembangan perangkat monitoring dan evaluasi rencana penanggulangan bencana (RPB) Jawa Timur. Kegiatan ini diadakan di Hotel Neo, Waru, Sidoarjo, Selasa (10/12).
Dalam kegiatan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur melibatkan semua komponen. Salah satunya adalah Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur. Perwakilan dari SRPB Jawa Timur hadir dalam kegiatan ini, yakni Andreas Eko Muljanto dan Sutejo.
Lembaga-lembaga lainnya yang hadir di antaranya Dinas Sosial, Satpol PP, ITS, Bina Marga, Bappeda, Kantor SAR Surabaya, FPRB, MDMC, dan Unit Layanan Disabilitas (ULB).
Dalam sambutannya, Plt Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Timur Dadang Iqwandy mengatakan, kalau tidak ada gerakan bersama pemerintah dan masyarakat, akan tetap terulang bencana yang ada dari tahun ke tahun. Seperti banjir, tanah longsor, dan lain lain.
“Makanya kita diundang sekarang ini menjadi kesepakatan bersama untuk monitoring dan evaluasi rencana penanggulangan bencana Provinsi Jawa Timur,” ujar Dadang saat membuka acara sekaligus memberikan arahan.
Dicontohkan Dadang, bencana yang rutin terjadi tiap tahun di antaranya banjir. Kalau pemerintah selalu membersihkan sungai dan saluran, tetapi masyarakat masih membiasakan membuang sampah ke sungai, efeknya tidak akan signifikan.
“Apalagi sampah yang dibuang di sungai sekarang ini tidak hanya pampers tapi juga springbed. Ini jelas jelas cukup berat bagi petugas. Makanya butuh kesadaran semua pihak,” tandas Dadang.
Selesai pembukaan langsung penyampaian materi oleh Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pratomo Cahyo Nugroho. Dia menyampaikan kerangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penanggulangan bencana via Zoom.
Sedangkan Siti Nurlaela dari Mitigasi Kebencana dan Perubahan Iklim (MKPI) Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) memaparkan evaluasi dan rencana penanggulangan bencana Provinsi Jatim.
Sementara narasumber ketiga, Arga Kusuma Wardana, dari staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan BPBD Jawa Timur memberikan contoh hasil monitoring dan evaluasi di BPBD Sampang.
Seusai istirahat, dilanjutkan diskusi yang dibagi 4 kelompok untuk memberikan masukan dan penilaian tentang kerangka metode, apakah sudah sesuai atau belum. Berikutnya juga diminta pendapat usulan kapan monev dilaksanakan. Termasuk kerangka waktunya dan ketersediaan data atau sumber bukti yang ada.
Arga Kusuma Wardana sebagai pemandu diskusi mengharapkan peran serta peserta. Pasalnya, hasil diskusi ini menjadi masukan yang cukup berharga untuk tindakan lanjut RPB ke depan.(dan)