Yogyakarta, NEODEMOKRASI.COM– PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bakn Jatim) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Pendidikan Jatim. Kerja sama itu dalam meningkatkan layanan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkatan sekolah SDLB, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK baik negeri maupun swasta.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman yang pada saat PKS ini bertindak sebagai Pgs. Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi.
PKS ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penyaluran dana BOS. Juga mampu meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) Bank Jatim. Kegiatan PKS ini bertepatan dengan rapat koordinasi serta rencana strategi di tahun 2022 Dinas Pendidikan Jatim.
Dalam sambutannya, Busrul Iman menyampaikan, PKS ini merupakan bentuk konsistensi Bank Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim. Bank Jatim selalu memberikan pelayanan yang terbaik guna mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan program-program dari dinas.
“Saya mewakili manajemen Bank Jatim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola penyaluran dana tunjangan profesi guru (TPG) dan dana BOS,” kata Busrul. “Semoga support ini dapat mewujudkan cita-cita kami untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) nomor 1 di Indonesia,” imbuhnya.
Wahid Wahyudi juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Jatim yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik pada Dinas Pendidikan, khususnya dalam penyaluran dana BOS. “Selama ini kami tidak pernah ada kendala dalam melakukan transaksi keuangan dengan Bank Jatim,” ucap Wahid.
Saat ini, Bank Jatim telah ditunjuk sebagai bank yang berperan dalam implementasi pengelolaan dana BOS berbasis aplikasi Si-BOS. Dengan adanya aplikasi Si-BOS ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan, menjaga akurasi, kelengkapan data dan laporan keuangan. Hal ini tentunya semakin mengukuhkan komitmen Bank Jatim dalam mendukung pemerintah dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT).(dan)