Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya terus memperkuat upaya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Pendampingan ini terutama difokuskan pada calon pengantin (catin), calon pasangan usia subur (PUS) hingga surveilans keluarga berisiko stunting. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) Surabaya yang melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan Aplikasi Sayang Warga (ASW).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayati menuturkan, pendampingan ini bertujuan untuk mencegah stunting sejak dini melalui pendampingan komprehensif bagi keluarga, mulai dari calon pengantin hingga balita.
“Pendampingan dilakukan untuk memastikan kesehatan reproduksi dan keluarga, serta mencegah lahirnya bayi rawan stunting dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya,” ujar Ida Widayati, Selasa (15/10)
Dalam laporan pendampingan yang dihimpun melalui ASW pada bulan September 2024, TPK merinci data pendampingan yang mencakup berbagai sasaran. Dengan rincian sasaran, catin 3.255 orang, PUS 317.614 orang, ibu hamil kurang energi kronis (Bumil KEK) 901 orang, ibu hamil tidak KEK 13.192 orang, ibu nifas (BuFas) 1.719 orang dan balita 144.897 anak.
Sedangkan data pendampingan balita pra stunting per 30 September 2024, mencakup 303 balita prastunting yang didampingi. Sementara data pendampingan terhadap balita stunting mencapai 203 anak.
Ida menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan menyeluruh terhadap semua sasaran keluarga berisiko stunting. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, hingga balita. “Sasaran pendampingan mencakup seluruh tahapan dalam siklus hidup keluarga, dari masa perencanaan pernikahan hingga usia balita, serta sampai anak usia sekolah menengah pertama agar sehat fisik dan mentalnya menuju generasi emas 2045,” tuturnya.
Dari hasil evaluasi pendampingan, TPK berhasil mendampingi seluruh calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta balita yang teridentifikasi berisiko stunting. Selain itu, pendampingan juga mencakup PUS yang berjumlah lebih dari 300 ribu orang.
Ida menyatakan bahwa DP3APPKB Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pendampingan berjalan efektif. Pendampingan harian, mingguan, dan bulanan dievaluasi oleh berbagai pihak. Termasuk koordinator TPK, kasi kesra kecamatan dan kelurahan, TP PKK, puskesmas, DP3APPKB, dan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Ida juga memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan melalui ASW akan terus ditingkatkan. Setiap temuan dan hasil pendampingan dilaporkan secara berkala kepada DP3APPKB dan ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Surabaya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sasaran yang terlewat dalam pendampingan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
“Kami juga terus memantau dan menangani pengaduan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Keluarga melalui fitur pengaduan yang tersedia di aplikasi ASW,” pungkas Ida.(dan)