Sidoarjo, NEODEMOKRASI.COM – Pemkab Sidoarjo mempercepat sertifikasi aset daerah untuk memberi kejelasan status tanah dan bangunan aset daerah guna mencegah potensi korupsi atau pengusaaan oleh pihak lain.
Tim percepatan sertifikasi aset daerah yang dibentuk Bupati Ahmad Muhdlor saat ini terus melakukan verifikasi dan validasi data aset. Total ada 1.926 bidang aset yang sudah masuk sistem Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan akan diproses untuk diajukan pembuatan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN).
Dari jumlah itu yang sudah diinvetarisasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo dan sudah diajukan ke BPN sebanyak 1.357 bidang aset. BPKAD menargetkan sampai akhir tahun 2021 ada penambahan 350 bidang aset lagi yang rampung dan diajukan ke BPN.
“Sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), semua aset milik pemerintah wajib disertifikasi. Ini untuk menghindari penyalahgunaan, untuk menghindari korupsi,” ujar Bupati Muhdlor, Selasa (14/12).
Bupati Muhdlor menambahkan, tim percepatan sudah dibentuk November kemarin dan sampai hari ini berhasil memproses 1.357 bidang aset dan sudah diserahkan ke BPN untuk dilakukan verifikasi lapangan.
Penyelamatan aset milik Pemkab Sidoarjo itu juga melibatkan 40 pemuda yang tergabung dalam relawan Ranger Aset Daerah. Relawan pemuda ini diminta Bupati Muhdlor membantu verifikasi data di lapangan, termasuk survei dan pengukuran. Bidang aset yang dilakukan percepatan sertifikasi di antaranya ruas jalan kabupaten, rumah Dinas Pengairan, SD negeri, SMP negeri, dan puskesmas.
“Penyelamatan aset pemkab ini harus cepat dilakukan untuk mencegah potensi korupsi. Termasuk diambil atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, kita libatkan relawan yang memang punya kemampuan di bidangnya. Kita libatkan dalam verifikasi lapangan, kemudian data itu akan diproses dan dicek oleh BPKAD Sidoarjo,” beber bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini. (dan)