Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Wacana untuk merubah kurikulum Merdeka yang diapllikasikan Kemendikbudristek sebelumnya, Nadiem Makarim, menjadi kurikulum Deep Learning mengundang berbagai pendapat menarik dari berbagai tokoh masyarakat. Salah satunnya, dari Suli Daim anggota komisi E DPRD Provinsi Jatim dari fraksi PAN. Aplikasi kurikulum Merdeka yang dimaksutkan,dirancang untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Namun wacana terbaru terkait Deep Learning dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti mulai mengemuka.
“Saya belum mendapatkan secara detil terkait dengan rencana Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Meningah mengganti teori kurikulum merdeka menjadi deep learning” ujar anggota DPRD Provinsi Jatim yang berangkat dari Dapil Jatim IX ini.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan i bahwa kurikulum deep learning ini memberikan ruang yang jauh lebih besar terhadap proses pembelajaran anak-anak dalam memahami setiap mata pelajaran.
” Jadi, mereka itu tidak sekedar tahu, tapi dia memahami dan bisa memulai. Kemudian melaksanakan sesuai dengan materi yang dia berikan. Jadi, tidak hanya sekedar dalam angan abgan dan bayang- bayang tapi faktual dalam setiap aplikasi kehidupan keseharian. “tambahnya.
Namun pihaknya mengatakan bahwa secara keseluruhan belum tahu persis, tetapi tetap mengapresiasi bahwa upaya Menteri Pendidikan Dasar dan Meningah ini memperlakukan perubahan terhadap kurikulum pembelajaran.
Menurutnya, persoalan kurikulum merdeka itu, persoalan yang berat sekali bagi seorang guru. Guru itu disibukan administratif, sehingga guru ini tidak punya ruang yang banyak untuk mengeksplor kemampuan anak-anak dalam segi proses belajar mengajar. Tetapi, guru dihadapkan tugas yang harus selesai, karena itu menyangkut persoalan-persoalan lain-lain yang harus dipenuhi oleh seorang guru.
“Jadi, Harapan kita, betul-betul ini nanti memberikan ruang yang luas bagi siswa, memberikan guru juga leluasa di dalam proses mengajar, yang tidak disibukan pada persoalan-persoalan administratif. Walaupun belum terealisasasi. Pak Menteri masih menunggu masukan-masukan dari stakeholder ini terkait dengan pendidikan, bahkan beliaunya juga mengundang seluruh kepala dinas pendidikan. seluruh Indonesia terkait kurikulum deep learning dan terkait PPDB dengan zonasi.” jjelasnya.
” Jadi itu yang sekarang masih dilakukan, mungkin dalam waktu dekat, tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi secara jelas terkait dengan kurikulum deep learning yang akan menggantikan kurikulum Merdeka.” tambahnya.
Terkait zonasi dari awal kan memang kontroversial. Sesungguhnya itu semangatnya itu kan bagus Karena apa? Biar anak-anak itu sekolah di lingkungannya Semangatnya kan begitu . Tapi faktanya pemerintah ini belum menyiapkan Posisi sekolah itu di lingkungan perumahan -perumahan itu.
“Taruhlah di Surabaya, bayangkan di SMA itu aja ngumpul semua di komplek. Gimana anak yang di Demak sama Tandes itu. Di sana enggak ada sekolah SMA negeri. Seumur hidup mereka tidak akan bisa masuk sekolah negeri.” jelasnya lebih detil.
Menurutnya, dari awal pihaknya pernah menyampaikan bahwa harus ada formula baru dalam PPDB SMA itu. Formatnya apa? Terlontar juga kan masukan , Kita kembalikan kepada… EPTA, nilai EPTA, NAS ya, nilai EPTA, nilai evaluasi belajar akhir atau nasional . Karena mungkin itu cara-cara satu-satunya untuk kemudian bisa adil dalam memasukkan anak.
“Saya belum bisa memberikan kesimpulan karena belum tahu persis kan bagaimana formasi yang tepat. Itu kan harus melibatkan banyak biaya untuk mengkaji secara akademik, secara pemangku kepentingan di sekolah itu untuk kira-kira formula yang pas di dalam memberikan proses PBDP itu. ” tutupnya.( nora)