Surabaya.NEODEMOKRASI.COM. Kenaikan harga beras yang terus meroket naik, menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Walaupun berat, tapi karena beras merupakan kebutuhan pokok, dan tak bisa tergantikan komodias lain, terpaksa tetap dibeli. Kenaikan harga beras yang cukup tajam itu terjadi sentra produksi pada nasional. Di antaranya di wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Juga terjadinya penurunan pasokan beras akibat penurunan produksi padi di provinsi-provinsi sentra produksi tersebut.
Harga beras yang terus melonjak telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat . Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Ir Dydik Rudy Prasetya MMA, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga pada bulan Januari 2024.
“ Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah factor iklim. Dampak perubahan iklim El Nino menyebabkan panjangnya hari tanpa hujan atau kekeringan yang menyebabkan turunnya produksi beras di bulan Januari 2024. Pada bulan Januari ini, perkiraan produksi beras sebesar 185 ribu ton atau lebih kecil 202 ribu ton dibandingkan Januari 2023 yang mencapai 287 ribu ton. Dampak el nino menyebabkan mundurnya jadwal tanam dari Oktober-Nopember 2023 menjadi Desember 2023 – Januari 2024 sehingga di bulan ini aktivitas tanam tinggi namun aktivitas panen rendah. “ ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Ir Dydik Rudy Prasetya MMA,
Ditambahkan lebih lanjut, bahwa hasil prognosa, di bulan Januari luas panen padi di Jawa Timur seluas 51.665 Ha dan prediksi produksi beras sekitar 185.564 ton. Adapun prognosa ketersediaan beras di bulan sebelumnya, stok beras sebesar 3,054 juta ton. Total ketersediaan beras bulan Januari diperkirakan sebesar 3,240 juta ton. Perkiraan kebutuhan di bulan Januari sebesar 387.695 ton, sehingga masih ada perkiraan stok sebesar 2.852 juta ton beras.
Selain itu, penyebab kenaikan harga beras yang belum juga menunjukkan gelagat turun juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang masih tinggi mau tidak mau juga mempengaruhi harga beras, selain dipengaruhi faktor faktor lainnya. Yakni, petani menghadapi tantangan dalam hal biaya produksi, seperti harga pupuk yang naik, biaya tenaga kerja, dan biaya pengelolaan lahan yang semakin tinggi sehingga mempengaruhi harga beras di pasaran.
Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur untuk menyiasati kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang pilpres diantaranya, pertama, mapping wilayah sentra produksi dan pemantauan jadwal panen untuk mencukupi kebutuhan pasokan pangan secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Kedua, mendorong percepatan tanam di bulan Januari untuk mencukupi pasokan pada bulan-bulan berikutnya. Ketiga, pemantauan stok di penggilingan dan koordinasi jumlah stok dengan BULOG di bulan berjalan. Keempat, melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan di Jawa Timur. Dan kelima, melaksanakan Gerakan Pangan Murah di 71 titik Kabupaten/kota di Jawa Timur dengan dukungan APBD dan APBN (dana Dekonsentrasi Bapanas).
Selain kelima upaya di atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga akan monitoring penyaluran beras SPHP Bulog Kanwil Jatim dengan HET Rp. 10.900/Kg untuk menekan kenaikan harga beras medium di pasaran. Juga upaya untuk mendorong Bulog Kanwil Jatim untuk memperbanyak titik penyaluran beras SPHP. Di samping itu juga upaya mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dri Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebanyak 206.322.540 Kg kepada 3.438.709 KPM (@10 Kg/KPM/Bulan) selama 6 bulan (bulan Januari – Juni 2024) sesuai dengan sasaran.
Lebih lanjut menurut Kadis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Ir Dydik Rudy Prasetya MMA mengatakan, pihaknya akan mendorong Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan, BUMN, BUMD Pangan, dan Swasta untuk juga melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah secara mandiri. Dengan menambah jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan secara berkala melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok bersama satgas pangan dan lintas sektor. *